Baca juga: Perludem Sebut Pengisian Pj Kepala Daerah Harus Perhatikan Aspirasi Masyarakat. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, sebelum diamendemen. com - Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Rupanya Pilkada sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, lho. Adapun Bupati dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah otonom, mempunyai kewajiban : a. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik dan/atau indep…Kepala daerah kabupaten adalah seorang bupati. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten. Keep reading. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kabupaten Toba adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia yang dibentuk pada tahun 1998 atas pemekaran daerah dari Kabupaten Tapanuli Utara. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten serta staf dan para pegawai sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier aparatur Pemerintah Daerah; g. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota. 3. Distrik adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia, khususnya pada wilayah bagian timur, yakni provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, yang berada di bawah kabupaten atau kota. Pejabat pertama. Kabupaten Katingan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Provinsi; Kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah yang mana untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi. Otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan. 100. kepala daerah yg diproyeksikan oleh lama masa lerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau jawa tahun 2009-2016. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah. Dimana, pada lokasi-lokasi penelitian para calon kepala daerah didominasi oleh para anak daerah. 26 Kontruksi antara Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom, menjamin adanya kerjasama. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Samosir ialah Vandiko Timotius Gultom, dengan wakil bupati Martua Sitanggang. Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Sekretaris DPRD di Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon II b. Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Kabupaten Muna adalah salah satu Daerah Tingkat II atau kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan Ibu kota di Raha. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran. Maksud dan tujuan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk menyediakan bahan pendukung dalam melaksanakan pelayanan di bidang Sekretariat sehingga pelayanan dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Menjawab pertanyaan Anda, perbedaan mendasar antara Peraturan Daerah Kota dengan Peraturan Walikota adalah: 1. Ketentuan Umum KUA dan PPAS. Mulai Menjabat. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan perserujuan. Dalam rapat Forum OPD ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu dari 5 (lima. 2. “All is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin. "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut. com, Jakarta Daerah otonom adalah wilayah administratif di Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan dalam wilayahnya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota. Kepala Daerah Kabupaten Sumedang. Daftar Bupati/Wakil Bupati: Junaedi: Muhammad Fadjar. 4. BAB II KEDUDUKAN KEPALA. Pengumuman Seleksi PPPK Kabupaten Serang Telah DIbuka; Selamat Datang di website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 01/PEMUDES-I-1 tanggal 1 Maret 1969 tentang pembentukan Sub Panitia Sayembara Lambang Daerah Tingkat II kabupaten Barito Selatan yang diangkat menjadi pokok bahasan dalam sidang Pleno ke II Rapat ke 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong. com PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA •Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan,. serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 2. musyawarah. 50 daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca Barang Daerah,. Reading Time: 3 minutes Share artikel iniDalam struktur pemerintah daerah, seorang kepala pemerintah daerah disebut gubernur dalam lingkup propinsi, bupati dalam lingkup kabupaten, dan walikota dalam lingkup kotamadya. arahan sanksi untuk wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota. APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut: 1. 5. Tata cara penyusunan RPJPD terdapat pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut: tahap awal melakukan persiapan penyusunan RPJPD, meliputi: penyusunan rancangan keputusan. Arti lambang daerah kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut: Garis-garis vertikal berwarna hitam artinya curah hujan yang turun mempunyai intensitas yang tinggi. 24. Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden bagi daerah tingkat I (saat ini provinsi) dan menteri dalam negeri dan otonomi daerah bagi daerah tingkat II (saat ini kabupaten/kota). Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) menjadi bagian dari rezim pemilu sejak 2007. c. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (disingkat Satpol PP) adalah aparatur Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota yang bertujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan. Dari jumlah itu, 101 kepala daerah akan lengser dari kursi kepemimpinannya. s. Daerah adalah Kabupaten Bone. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan. Meski istilah kabupaten saat ini digunakan di seluruh daerah Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau Jawa dan Pulau. Dalam konteks perapajakan kepala daerah termasuk pejabat negara dan bukti potongnya menggunakan form 1721 A2. Sebagai pelaksana perangkat daerah. Luas Wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Reading Time: 3 minutes Share artikel iniDalam struktur pemerintah daerah, seorang kepala pemerintah daerah disebut gubernur dalam lingkup propinsi, bupati dalam lingkup kabupaten, dan walikota dalam lingkup kotamadya. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu Provinsi. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Dalam Peraturan Daerah yang dibuat. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja pemerintahan kabupaten/kota yang merupakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan anggaran pada unit kerja yang bersangkutan. Peraturan daerah (Perda) adalah suatu peraturan yang telah tercantum di perundang-undangan yang dibentuk atau dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan, Dadang Sundawa, dkk. . Kedududukan hukum Peraturan Kepala Daerah, diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa; “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh. STP. Menurut Hinca Pandjaitan dalam artikel Fungsi dan Akibat Hukum Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Tugas Pembantuan Dikaitkan dengan Pokok Pangkal Sengketa yang dimuat dalam buku Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara (hal. Wilayah provinsi dipimpin dan dikepalai seorang kepala daerah yang disebut gubernur. 3. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 2. 4 tahun 1968, Kabupaten Purwakarta dibagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang . c. 15. wewenang dan kewajiban Kepala Daerah adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pemerintah kabupaten yang daerahnya termasuk ke dalam suatu provinsi tertentu merupakan daerah otonom di bawah koordinasi pemerintah provinsi yang bersangkutan. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; 4. Daerah Kabupaten/ Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Perda Provinsi. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 2. Badan ini mempunyai tugas pokok. Dari buku Ilmu Perundang-undangan oleh Maria Farida Indrati, peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun. 2. Kabupaten / Kota, Dinas Daerah dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, terdiri atas :22 a. Dalam konteks perapajakan kepala daerah termasuk pejabat negara dan bukti potongnya menggunakan form 1721 A2. Bupati adalah kepala daerah otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui. Kepala pemerintah daerah provinsi adalah gubernur, kabupaten disebut Bupati, dan kota disebut Walikota. Perencanaan dan pengendalian. Jenis Peraturan Perundang-undangan1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpusakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur; 8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Pasal 57 (1) Wakil. dinas daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Misi: Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Banjar 2021-2024 sebagai berikut:kabupaten dan Daerah kota. Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa camat diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai urusan teknis pemerintahan, atas usul Sekretaris Daerah. 7. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalamPP yang diundangkan 19 Juni 2016 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 tersebut, mengatur tentang Perangkat Daerah (PD). Di Indonesia, pemerintah daerah dibagi menjadi tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. (Sebagai Bupati pertama di Kabupaten Subang) Berdasarkan Undang-undang no. 6. Kedudukan Perda juga dapat ditinjau dari aspek kewenangan membentuk Perda. 6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen. a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain. 769 ha. 5. 19700426 199001. Kantor Bupati Deli Serdang. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh. KOMPAS. Merupakan penunjang pemerintahan daerah kabupaten. Bupati dan wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat lewat pemilihan kepala daerah (pilkada). Kepala Daerah Mau, Daerah Maju. Peraturan Daerah Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kota dengan persetujuan bersama Walikota, sedangkan Peraturan Walikota dibentuk oleh Walikota tanpa melibatkan DPRD Kota. Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat atas dasar kewenangan atribusi dan delegasi, artinya perda dapat dibentuk sewaktu-waktu, tanpa adanya perintah dari peraturan perundang-undangan di atasnya, untuk memenuhi kebutuhan daerah masing-masing, atas dasar kewenangan yang telah diberikan UU 23/2014. Berikut kewenangan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Bukan sekali dua kali, tapi sering sekali berita OTT. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota. 64. Kabupaten Belu adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Begitu juga dengan wali kota yang dibantu wakil wali kota. Daerah adalah Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan penjelasannya. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah Menurut pasal 18 PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon II. "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kukar, Kepala OPD, para Camat, Lurah, Kades, dan Pimpinan Perusahaan / BUMN / BUMD di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. 000,00 sebulan. Darodjat A. Dalam aturan tersebut, plt dijabat oleh wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota, apabila gubernur, bupati, dan wali kota di suatu daerah sedang berhalangan sementara. Pasal 207 UU No. Muatan RDTR kabupaten/kota meliputi: 33. 4. Pasal 16 . Di dalam menjalankan tugasnya, bupati dibantu oleh seorang wakil bupati, sedangkan walikota dibantu oleh seorang wakil walikota. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah danSalah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafuntuk on Anggaran Sementara (PPAS). KOMPAS. Akan tetapi, sebenarnya kata provincie itu pun berasal dari bahasa Latin, yaitu provinciae yang berarti daerah kekuasaan. Bupati adalah Bupati Nias. 9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD. Jabatan adalahsuatu. Pemerintahan kabupaten dipimpin bupati, sedangkan pemerintahan kota dipimpin wali kota. Mereka menang. Kepala daerah dibantu oleh seorang Wakil gubernur, Wakil bupati, dan Wakil walikota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatWali Kota (Mayor) adalah kepala daerah untuk daerah Kota (Municipality) atau Kotamadya. 23. 3. Perkakas. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Kota Sawahlunto memiliki luas 273,45 km² yang terdiri dari empat kecamatan. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon II a. Begitu juga dengan wali kota yang dibantu wakil wali kota. Pemilukada Kabupaten Minahasa 2012 diramaikan oleh calon-calon bupati yang tidak hanya sukses di tingkat kabupaten, bahkan sudah punya nama di. Setiap provinsi, kabupaten dan kota ini memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sekrearis Daerah adalah Sekrearis Daerah Kabupaten Mamuju; 7. Perda adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing. Adapun kepala daerah kota adalah seorang walikota. Pengertian Kepala Daerah Telah di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang rumusannya, “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan I. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah. 6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Lembaga pelaksana kebijakan daerah kabupaten adalah pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Adapun ketentuan pengangkatan kepala daerah menurut Undang-undang sebagai berikut: 1. 5. Undang-Undang RI No. Pada jaman Penjajahan Belanda, Kecamatan (juga disebut distrik di wilayah. Dewan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah. c.