pasal 29 ayat 3. Pasal ini mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan. pasal 29 ayat 3

Makna Pasal 29 Ayat 2. Bahwa juga berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. ABSTRAK PERATURAN. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri. (2)Lembaga penempatan tenaga kerja swastaBaca juga: Makna UUD 1945 Pasal 28 dan 29. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,. Apa isi pasal 27 ayat 1, 2, dan 3? Mengutip Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya oleh Rizal Khadafi (2010: 30), adapun bunyi Pasal 27 ayat 1 sampai 3 tentang hak dan kewajiban warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut. Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara. Tetapi masih menjadi hukum positif dalam pasal 156, 156a, dan. lembaga penempatan tenaga kerja swasta. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Misalnya, jika seseorang. 6. 3. Pasal 28A-28J: mendapat jaminan dan perlindungan dalam berbagai pelaksanaan HAM. (2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Piagam Jakarta. Pasal 29 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (6), Pasal 70. Bab I terdiri dari satu pasal atau 3 ayat. Tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal ini mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan. Pasal 33 : Cukup jelas. Oleh sebab itu, menurut Fickar, Pasal 27 (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebenarnya sudah tidak cocok digunakan pada era demokrasi. Pasal 13 . 7. Ketentuan itu masih diperkuat lagi dalam Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. Bagaimana Bunyi Pasal 29 Ayat? Berikut adalah bunyi dari pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 29. 7. . Hal tersebut tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) yaitu: “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara”. Berkumpul dalam Acara Keluarga. Pasal 29 Ayat 1 dan 2. BACA JUGA. Pasal 29. Pasal 1. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 memberikan kebebasan bagi warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Cukup jelas. JAKARTA, KOMPAS. Pasal III. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang Wajib Pajak begitu pula atas barang-barang milik wakilnya, serta orang atau Badan yang menurut Pasal 32 ayat (2) dan ketentuan undang-undang perpajakan lainnya, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng. Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu : 1. Pasal 9 Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang. 1. Penjelasan Pasal 29 Ayat 2. Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Pengedaran . Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28I ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Ilustrasi bela negara. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan persetujuan bersama antara. (2) Diklatsus Jatrans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pusat pendidikan dan pelatihan pemberantasan kejahatan lintas batas negara yang. Tahun 1945 kemudian dicantumkan pada Bab XI Agama, Pasal 29 ayat (1) “Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Hak dan kewajiban serta kedudukan warga negara telah diatur dalam UUD 1945. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan dasar dijamin dan dibiayai oleh negara. Pasal 29 Pasal 29, menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 2 Nilai Sila 2 : Kemanusiaan : Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pasal 29: Ayat (1) Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengakomodasi semua kepentingan daerah yang terkait dengan WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Pasal 28: Cukup jelas: Pasal 29: Ayat (1). Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan. ASAS DAN TUJUAN 3. 2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ”. Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 53, dan/atau Pasal 59 dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan; pembekuan kegiatan. Pasal 27 ayat 3: upaya bela negara. Ayat (3) Cukup jelas. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. UMUM : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan : kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 1. Pasal 29. Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 29 (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 29 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Amar Putusan:1. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b. Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,Pasal 30, dan Pasal 31. TUGAS DAN FUNGSI 4. Mazmur 29. Jika dibandingkan, keduanya sekilas nampak sama tetapi ada juga poin-poin. “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak. . Nilai pokok dari kehidupan bersama adalah ketuhanan. Mengendarai motor yang tidak sesuai persyaratan teknis dan laik jalan, seperti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem (Pasal 285 ayat 2 juncto Pasal 106 ayat 3 juncto Pasal 48 ayat 2), d. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH 5. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Pasal 29 UUD 1945 terdiri atas 2 ayat yang berbunyi: -Ayat (1) "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"-Ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat. Bagian Ketiga Pemeriksaan dan Pengujian Salah satu pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara adalah Pasal 27. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009. Ayat (3) Cukup jelas. Adapun bunyi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Penyitaan Bahan Ibadah. Realitas sosial yang terjadi saat ini, banyak permasalahan yang bertentangan dengan dasar negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat (1) menyebut negara berdasar atas. Pasal 31. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Undang-undang No. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Untuk menjamin pelindungan terhadap masyarakat sebagai penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin. Pasal 1. Ayat (1) - Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. PENYELENGGARAAN 10. A Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa B Negara yang rakyatnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME C. Pasal 29 Ayat 3 merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berisi tentang perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. 11 tahun 2008 tentang ITE;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara subsidaritas,. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pegujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE terhadap UUD 1945,” ucap Ketua MK Arief Hidayat membacakan ketetapan ini. Berikut tarif dan rumus dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 29: 1. Pasal 29 ayat 2: mendapat jaminan memeluk salah satu agama dan melaksanakan. lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. 000. Sedangkan isi Pasal 30 Ayat 1 adalah; "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 10 Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : "Pasal 29 (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pasal 29 (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia ciderajanji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 40 ayat (8), Pasal 42A ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 49, Pasal 51 ayat (3),. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (UU/1998/10) (1998) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakitperlu menetapkan Peraturan , Menteri Kesehatan tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; Mengingat : 1. Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Ayat (1) Cukup jelas. Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri. ” Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai warga negara Indonesia kita memiliki hak untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4). Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa perzinahan merupakan perbuatan yang dilarang oleh negara dan dapat dikenakan sanksi hukum. Pada Pasal 29, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang hubungan negara dengan ketuhanan yang maha esa serta kemerdekaan pemeluk agama dan kepercayaan. Isi dan Makna Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,. Bab I (yang hanya terdiri dari Pasal 1) menyatakan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan republik, kedaulatan negara berada. Unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus dipimpin oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Dengan Persetujuan Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dihitung. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 2 8H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang­-Undang Dasar. UU ITE Pasal 27 Ayat 3: Apa yang Perlu Diketahui April 29, 2023; Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: Perlindungan Hak Cipta. Ayat (2) Cukup jelas. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ditambah dengan ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 14 seluruh menjadi berbunyi sebagai berikut : "Pasal 14 (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: a. Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ayat (4) Cukup jelas. 3. Ayat (3) Cukup jelas. . (3) Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Rupiah. Menurut UU No. Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. - 2 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 (1)Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas: a instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan b. Menyatakan ketentuan Pasal 3 UU No. Ayat (3) Cukup jelas: Pasal 37 : Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. ”. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pasal 3. Setelah amendemen yang keempat, Pasal 31 UUD 1945 mengalami perubahan. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 29. Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 Bebaskan Warga Negara Untuk Beragama. PERIZINAN 8. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan untuk pekerjaan yang : a. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Beberapa kasus di mana pihak keamanan menyita bahan-bahan ibadah seperti Al Quran, kitab suci, atau patung dewa juga dianggap sebagai pelanggaran Pasal 29 Ayat 2. Pasal 8 Cukup jelas. Melansir laman Kementerian Pertahanan RI, Rabu (16/3/2022), pasal tersebut mengandung dua makna. Bila melihat pada Pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 26 ayat (3), Pasal 36, Pasal 40 ayat (1) dan (2), serta Pasal 45 ayat (3) (Tempo. Pasal 125: Cukup jelas. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN. Selain revisi terhadap empat pasal itu, akan ada penambahan pasal baru di revisi UU ITE, yakni Pasal 45C. Pasal 9 Cukup jelas. (3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja hanya dikenakan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (UU/1999/39) (1999)tentang Hak Asasi Manusia. Bunyi Pasal 29 Ayat 2. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. 29. Perbedaan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1. Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi SKPKB Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal : Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yg terutang tidak/kurang. Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3 dinyatakan bahwa: "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat. Pasal 29. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. KEWAJIBAN DAN HAK 9. Melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena pada dasarnya, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara.